LAPUT: Menunggu Kebijakan K3 Jokowi - JK

Jokowi JK Katiga

PESTA PEMILU 2014 SUDAH BERAKHIR. JOKO WIDODO AKHIRNYA MENJADI PRESIDEN TERPILIH 2014-2019. SEBUAH PERJALANAN PANJANG DAN MELELAHKAN. DAN TENTU SAJA MASIH BELUM SELESAI. BAHKAN INI MENJADI AWAL DARI PERJUANGAN YANG LEBIH BERAT YAITU MENUNAIKAN JANJI-JANJINYA. PERTANYAAN BAGI KOMUNITAS K3 ADALAH BAGAIMANA PELAKSANAAN KOMITMEN PRESIDEN TERPILIH TERHADAP PROGRAM K3 INI?

Harus diakui bahwa pesoalan K3 memang bukan mainstream dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Mainstream dalam bidang ketenagakerjaan adalah upah dengan segala turunannya termasuk “outsourcing”.

Namun, kita tidak bisa abaikan fakta bahwa Jokowi memiliki latar belakang pengusaha yang bergerak di bidang furniture yang biasa ia sebut sebagai “tukang kayu”. Latar belakang pendidikannya adalah bidang kehutanan yang sesuai dengan bidang usahanya. Apalagi bidang usaha Jokowi merupakan salah satu bidang usaha yang peka dengan K3 yaitu furniture seperti yang disebutkan salah satu pejabat Dinas berikut.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukoharjo meningkatkan pengawasan terhadap tiga jenis usaha yang rawan dalam pelaksanaan K3 yaitu perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, furniture dan plastik. Hal ini karena alat yang digunakan dalam ketiga jenis usaha tersebut memang rawan karena menggunakan alat yang cukup berbahaya, kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Muhamad Langgeng.

Langgeng juga mengungkapkan pengawasan pelaksanaan K3 tidak hanya dilakukan pada perusahaan besar tetapi juga pada perusahaan menengah dan kecil. Menurut Langgeng, berdasarkan UU Tenaga Kerja, asalkan ada upah, perintah dan pekerja, merupakan kategori usaha dan harus menerapkan K3.

Jokowi pasti menyadari bahwa industri furniture yang digelutinya selama puluhan tahun adalah industri yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan. Dari berbagai pengamatan bahwa ternyata perusahaan Jokowi ini memperhatikan dengan baik sisi K3-nya yang disesuaikan dengan skala kemampuan perusahaannya.Belum pernah terdengar keluhan dari pekerjanya.Artinya, Jokowi memiliki kesadaran yang tinggi terhadap aspek K3 dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal dalam kebijakan menghadapi persoalan K3 pada masa pemerintahannya. Baca Selanjutnya