LEGISLATIF: Isu K3 Masih Kurang Disuarakan di DPR

Katiga DPR Okky Asokawati Okky Asokawati / Anggota Komisi IX DPR RI

DPR BELUM MAMPU MENYERAP ASPIRASI SUARA K3, SEMENTARA KEMENAKERTRANS DINILAI TIDAK OPTIMAL MENYUARAKAN K3 DI RUANG DPR. HARUS ADA KEKUATAN EKSTRA PARLEMEN AGAR ISU K3 DIPERHATIKAN.

Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang anggota legislatif, dan berbagai kegiatan lainnya yang berjibun, Okky Asokawati masih mau menyisihkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan KATIGA, belum lama ini. Bukan tanpa alasan jika KATIGA “memilih” perempuan cantik ini. Di komisi IX tempat ia ditugaskan inilah masalah kesehatan dan ketenagakerjaan menjadi bidang garapannya. Berikut rangkuman hasil bincang-bincang itu.

Berbicara masalah K3, terus terang Okky mengatakan, dalam kebanyakan hal Kemenakertrans lebih condong menyoroti masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Dalam Komisi IX sendiri, katanya, pembahasannya adalah mengenai Balai Latihan Kerja (BLK). “Isu tentang K3 masih jarang disinggung, demikian juga masalah transmigrasi,”ujar ia. Meski dirinya, mengakui bahwa sejatinya K3 merupakan suatu hal yang sangat penting karena mengandung aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan buruh dan pekerja.

Seberapa penting K3 itu? Ia mengatakan sangat penting karena K3 juga menyangkut masalah produktivitas perusahaan. Diakuinya, di komisi ia bernaung, K3 belum mendapatkan porsi yang proposional. Hal ini menurutnya, tidak bisa dipisahkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kemenakertrans. Jumlah pengawasnya kurang ideal, tegas ia. Kurangnya pengawas ini berdampak pada penegakan hokum yang tumpul ke bawah. Padahal, kata Okky, sistem dan peraturan yang ada sudah cukup baik. Dalam setiap kesempatan rapat dengan eksekutif pun, tidak jarang para anggota dewan menegur ihwal minimnnya pengawas tersebut. “Kunci K3 adalah pengawasan. Eksekutif harus menambah jumlah pengawas,” pinta Okky.

Di sisi lain, kata ia lagi, perusahaan sendiri juga jarang ada yang mengangkat isu K3 tersebut. Bahkan pekerja atau buruh masih banyak yang belum mengangkat isu atau tema tentang upah dan outsourcing bukan K3. “Jadi pembahasan K3 di DPR pun masih sepi karena suara tentang isu K3 kurang disuarakan dari bawah.” Ia beralasan, jika tidak ada suara dari bawah maka DPR menganggap hal itu tidak ada masalah. Baca Selanjutnya.