KONSTRUKSI : 'DISTANCE LEARNING' KEAHLIAN K3 KONSTRUKSI

Konstruksi 56TUNTUTAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI DAN K3 YANG BEGITU BESAR DI DUNIA KONSTRUKSI MEMERLUKAN UPAYA TEROBOSAN, SALAH SATU METODE YANG BISA DIANDALKAN ADALAH MELALUI “DISTANCE LEARNING” KEAHLIAN K3 KONSTRUKSI.

Meningkatkan kompetensi lulusan teknik, khususnya teknik sipil untuk siap memasuki dunia kerja memang harus menjadi tugas utama universitas atau perguruan tinggi agar lulusannya mampu bersaing dalam dunia kerja. Tetapi hal ini tidak hanya menjadi tugas universitas semata, banyak stakeholder yang harus juga ikut andil di dalamnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU yang mempunyai kepentingan dalam pembinaan peningkatan daya saing badan usaha dan perlindungan kepada masyarakat atas produk konstruksi yang mereka terima.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja konstruksi di tanah air, Badan Pembinaan Konstruksi, terus melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi yang masuk pasaran kerja. Salah satu tugas yang diemban oleh Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi melalui Balai Peningkatan  Keahlian Konstruksi adalah meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi Indonesia, baik di level muda, madya dan utama. Tenaga ahli konstruksi di Indonesia sesuai data statistik (BPS 2014) sebanyak 280 ribu orang atau 4 persen dari keseluruhan tenaga kerja konstruksi pada tahun 2014 yang berjumlah 7,2 juta jiwa.

Dari 280.000 tenaga ahli konstruksi, kini sudah ada 81.333 orang yang bersertifikat kompetensi ahli atau ber-SKA (LPJK, Maret 2015). Sementara sisanya yang berjumlah sekitar 199 ribu tenaga ahli masih belum memiliki SKA. Jumlah inilah yang menjadi sasaran pembinaan Balai bersama stakeholder jasa konstruksi lainnya. Dengan kapasitas Balai menyelenggarakan fasilitasi sertifikasi keahlian konstruksi sebanyak 5.000 peserta per tahun, maka jumlah di atas tidak pernah dapat diselesaikan, kare­na setiap tahun masuk tenaga ahli baru sekitar 8.500 orang (BPS 2010 – 2013). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan sistem delivery pelatihan yang tidak biasa dan bersifat masal.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat didorong untuk menyelenggarakan pelatihan masal. Pertama, melibatkan seluruh stakeholders sebagai penyelenggara pelatihan seperti pemerintah provinsi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, dan perguruan tinggi. Kedua, mendorong sektor swasta untuk menyelenggarakan pelatihan dengan memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Lembaga Pelatihan Konstruksi (LPK). Ketiga, membangun sistem pelatihan yang dapat melibatkan peserta secara masal, serentak, dan menjangkau posisi peserta di seluruh penjuru tanah air. Dari ketiga alternatif di atas, semuanya harus secara serentak dan paralel dilakukan.

Baca Selanjutnya