PROFIL : K3 Indikator Utama Keberhasilan Konstruksi

Web Profil 56BERJUMPA LALU BERBINCANG DENGAN DUDI SURYO BINTORO BAGAI MENEMUKAN SEBUAH “TAMBANG ILMU” DENGAN KHAZANAH DAN WAWASAN YANG TAK PERNAH HABIS DIGALI. PERGULATANNYA YANG PANJANG DENGAN DUNIA KONSTRUKSI DENGAN BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA, RUPANYA, MALAH ‘MEMBAJAKAN’ DIRINYA UNTUK TERUS BERKARYA HINGGA KINI MENJADI ORANG NOMOR SATU DI PUSAT SUMBER DAYA DAN INVESTASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPERA).

KATIGA merasa beruntung dapat bersua dengan laki-laki kelahiran Jakarta, 3 Januari 1958 ini. Ketegasannya dalam berpendapat, dan kekritisannya ketika mengamati suatu masalah sangat kentara manakala kami berdiskusi dengannya soal K3 konstruksi dan K3 secara umum di kantornya, baru-baru ini.

“Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah aspek pemenuhan hak asasi manusia untuk menjamin keutuhan jasmani dan rohaninya,” tegas ia. Di dalam pekerjaan konstruksi, lanjut Dudi, penerapan Sistem Manajemen K3 merupakan suatu bentuk upaya para penyelenggara konstruksi untuk memberikan hak para pekerja sebagaimana seharusnya mereka peroleh. Untuk itu SMK3 adalah suatu hal yang sifatnya “wajib” dilaksanakan pada seluruh pekerjaan konstruksi tanpa kecuali, tentunya dengan tingkat kompleksitas penerapan yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing proyek, tegas ia, lagi.

Dudi bersikukuh, SMK3 dalam sektor konstruksi sangat menentukan daya saing industri konstruksi nasional. Terlebih lagi, katanya, saat ini kita semua sedang bersiap-siap menghadapi dimulainya keterbukaan ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015, di mana para penyedia jasa nasional dituntut untuk lebih profesional dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi termasuk di antaranya dalam penerapan SMK3.

Bagaimana dengan keadaan sekarang? Menurut ia, K3 di Indonesia belum sepe¬nuhnya berjalan dengan baik. Dudi pun menunjukkan fakta bahwa kecelakaan yang terjadi masih terbilang tinggi. “Hal ini terlihat masih tingginya angka kecelakaan kerja yang berhasil didata oleh BPJS Ketenagaker¬jaan, yaitu sebanyak 192.911 kasus pada tahun 2013. Di urutan negara-negara dalam peringkat terjadinya kecelakaan kerja, Indonesia menempati urutan ke-32,” bebernya. Ini menggambarkan, ujar ia, penerapan K3 di Indonesia masih belum berjalan dengan baik.

Pada kehidupan sehari-hari, masih bisa kita ingat, katanya serius, betapa sulitnya penerapan penggunaan “helm” bagi para pengendara motor, begitu juga dengan penggunaan “safety belt” bagi para pengendara mobil. Masyarakat pengguna kendaraan bermotor akan menggunakan helm maupun safety belt apabila di jalan tersebut ada polisi yang sedang bertugas. Hal ini memberi kesan bahwa masyarakat lebih takut terhadap hukuman tilang dari polisi daripada jaminan keselamatan terhadap masyarakat pengguna kendaraan bermotor apabila terjadi kecelakaan.

Setali tiga uang di lingkungan proyek konstruksi pun, aku Dudi, penerapan SMK3 masih terbilang rendah dan belum membudaya dengan baik. “Semuanya disebabkan oleh pemahaman yang terbatas tentang pentingnya penerapan SMK3 baik dari sisi pengguna, penyedia sampai pada tataran pelaksana lapangan,” selidiknya. Dudi berkesimpulan bahwa SMK3 masih dianggap sebagai suatu beban pekerjaan tambahan baik oleh pengguna maupun penyedia jasa.

Perhatian para pelaksana proyek lebih kepada progres fisik dan keuangan proyek. Bahkan dengan alasan efisiensi biaya, se¬ringkali dana untuk penerapan SMK3 tidak dialokasikan dalam biaya proyek. “Pada tingkat pelaksana, sebagai contoh. Penggunaan APD oleh pekerja konstruksi dirasakan sebagai sesuatu yang menghambat kinerja dan “terpaksa” menggunakannya apabila ada petugas K3 atau mandor yang sedang bertugas,” ujar ia, gregetan.

Menggugah kesadaran semua untuk berbudaya K3 memang bukan perkerjaan “bim salabim” alias langsung berhasil, tetapi perlu proses dengan tahapan-tahapan tertentu. Dudi Suryo Bintoro menegaskan, budaya K3 adalah suatu sikap dan perilaku yang mengutamakan K3 yang tertanam pada manusia atau pekerja dan menjadi perilaku suatu organisasi/perusahaan. Setiap pekerja sadar bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab setiap pekerja, bukan dibebankan kepada satu jabatan yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap K3.

Menurut pengamatan Dudi, saat ini K3 belum dijadikan sebagai kebutuhan, tetapi masih terkesan sebagai suatu keterpaksaan. Sesuatu yang sifatnya keterpaksaan akan sangat lemah, harus diiringi dengan pengawasan. “Lagi-lagi masalah pengawasan, berapa banyak SDM yang dibutuhkan untuk mengawasi pekerja untuk menjamin bahwa mereka telah mematuhi aturan, sedangkan K3 ini adalah untuk keselamatan masing-masing, bukan orang lain,” katanya, lantang. Kunci keberhasilan budaya K3, tegas ia, adalah dukungan dari para pekerja itu sendiri, lingkungan, dan perilaku (kepedulian, komunikasi dan pengawasan).

Baca Selanjutnya