WAWANCARA : Pemerintah Harus Bergerak Massif

wawancara 56PEMBUDAYAAN K3 TIDAK MUDAH DAN MEMERLUKAN WAKTU DAN TAHAPAN YANG CUKUP PANJANG. SEMENTARA BELUM ADA KEMAUAN YANG KUAT DARI PEMERINTAH UNTUK MENDORONG PEMBUDAYAAN INI. KONSISTENSI DAN IMPLEMENTASI REGULASI SANGAT DIPERLUKAN.

Hampir dua dasa warsa Rio Desmanto berkecimpung di dunia migas. Masalah-masalah K3, tentu, menjadi “santapan” sehari-hari dan telah menjadi darah dagingnya dari awal berkarir hingga kini dalam kapasitasnya sebagai VP QHSSE perusahaan pengeboran minyak dan gas kelas dunia, PT Pertamina Drilling Services Indonesia.

Alumni Teknik Sipil ITB Bandung dan HSE di USA ini mengatakan bahwa K3 sudah menjadi hak asasi manusia. Persoalannya adalah pemahaman ini belum menyentuh di semua level entitas usaha. Untuk itu, pemerintah melalui tugas dan kekuasaannya harus menguatkan dari aspek pembinaan dan pengawasan yang ketat, serta tegas dalam memberikan sanksi. “Jangan hanya memberi penghargaan saja. Sanksi yang berefek jera juga harus dilakukan,” kata pria penikmat musik dan lagu, juga travelling ini.

Untuk mengetahui komentar-komentarnya terkait K3, berikut nukilan wawancara dengan Rio Desmanto yang mempunyai falsafah hidup ‘usahakan membahagiakan orang setiap hari sekecil apapun bentuknya dan senantiasa mensyukuri apa yang kita miliki’. Wawancara dilakukan di kantornya Jl. Matraman Raya No. 87 Jakarta Timur.

Menurut Anda, apa makna pembudayaan K3 di Indonesia?

Dalam pemahaman saya pembudayaan K3 adalah mengubah budaya/culture dari yang sebelumnya belum berbudaya K3 menjadi culture yang sadar K3.

Apa saja kendalanya?

Kendala terbesar yang dihadapi dalam upaya pembudayaan K3 di kalangan dunia usaha dan masyarakat adalah culture masyarakat kita yang permisif, sementara di sisi lain belum ada kemauan yang kuat dari pemerintah untuk mendorong pembudayaan ini. Permisif ini dalam artian sebagian besar masyarakat secara umum terbiasa mentolerir perilaku-perilaku maupun kondisi tidak aman. Bahkan kecelakaan yang merupakan efek dari keadaan di atas pun seringkali masih ditolelir dengan berlindung di balik doktrin takdir. Hal ini diperparah juga de­ngan hukum dan perundang-undangan kita yang belum berpihak.

Pemahaman Anda tentang keselamatan?

Harus kita pahami bahwa keselamatan adalah hak asasi manusia. Keselamatan sekalipun itu merupakan hak asasi yang sangat mendasar namun di kita belum menempatkannya sebagai kebutuhan primer karena kultur yang permisif tadi. Paradigma yang ada adalah keselamatan merupakan hak asasi saya dan belum sampai pada pemahaman bahwa keselamatan ini merupakan hak asasi orang lain juga. Contoh sederhana, merokok di tempat umum. Kesehatan adalah hak asasi si perokok, dia mau sehat atau tidak sehat hak dia untuk menentukan, namun dia peduli bahwa kesehatan adalah hak asasi orang lain juga. Dia tidak peduli bahwa orang di sekitarnya punya hak untuk memilih sehat. Di negara-negara yang lebih maju dalam mengusung hak asasi manusia, faktor keselamatan dan kesehatan benar-benar dikedepankan. Hukum ditegakkan bahkan negara pun dapat dituntut bila lalai melindungi keselamatan atau mengabaikan keselamatan masyarakatnya.

Apa langkah terbaik untuk membudayakan K3 di Indonesia?

Mengubah culture bukan hal mudah. Perubahan culture secara instan dalam hitungan hari atau bulan adalah suatu hal yang mustahil, yang bisa dilakukan adalah mengakselerasinya. Bagaimana mengaksele­rasinya? Dengan penerapan sanksi hukum yang jelas. Tiga hal yang perlu dilakukan untuk pembudayaan K3 yaitu edukasi, perbaikan regulasi dan konsistensi penerapannya. Tingkat pendidikan dan intelektualitas yang tidak merata dengan gap yang cukup besar menjadi salah satu kontributor utama. Umumnya intelektu­a­l­i­tas terkait dengan tingkat pendidikan namun bukan berarti tingkat intelektualitas tinggi lalu kemudian sertamerta seseorang menjadi sadar, belum tentu. Minimal de­ngan intelektualitas yang tinggi diharapkan lebih mudah memahami perlunya K3. Yang dibutuhkan berikutnya adalah kemauan. Di Indonesia masih ba­nyak contoh seseorang yang berpendidikan tinggi paham akan suatu aturan maupun norma namun tidak mau mengimplementasikannya.

Siapa yang bertanggung jawab terhadap K3 di Indonesia?

Memberikan pemahaman bahwa keselamatan adalah human right itu yang terpenting. Caranya memang tidak mudah. Membutuhkan kemauan yang serius dari pucuk pimpinan tertinggi apakah itu pim­pinan perusahaan, pimpinan daerah maupun pemimpin negara.

Baca Selanjutnya