LIPUTAN ADVETORIAL: ‘RETURN TO WORK’ Jamin Pekerja Kembali Bekerja

WEB 57 BPJS BPJS KETENAGAKERJAAN TERUS BERUPAYA MEMBERIKAN MANFAAT DAN LAYANAN YANG PRIMA KEPADA PESERTA. SALAH SATUNYA ADALAH MELALUI PENGEMBANGAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA RETURN TO WORK (JKK-RTW) YANG MULAI DIIMPLEMENTASIKAN PADA 1 JULI 2015. 

Melalui program ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa manfaat dan layanan yang komprehensif kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. Selain biaya perawatan dan pengobatan, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan biaya rehabilitasi medis, dan pelatihan kejuruan hingga peserta tersebut dapat bekerja kembali.

Menurut Direktur Pelayanan dan Pengaduan BPJS Ketenagakerjaan, Achmad Riadi, JKK-RTW merupakan perluasan manfaat pada Program Jaminan Kecelakan Kerja (JKK) yang diberikan dalam bentuk pendampingan pada kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pendampingan pada manfaat JKK-RTW diberikan sedari dini (early involvement) mulai dari terjadinya musibah kecelakaan sampai kembali bekerja.

WEB ACHMAD RIADIProgram JKK-RTW merupakan bentuk pelayanan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami potensi disabilitas dan penderita cacat akibat kecelakaan kerja (Fisik dan Psikologis). “Program ini dimaksudkan untuk menurunkan derajat kecacatan dan peningkatan kualitas hidup tenaga kerja,” ungkap penyuka aktor Jason Statham ini.

Achmad Riadi menegaskan, hal yang mendasari Program JKK-RTW adalah perlindungan sosial kepada masyarakat guna menjamin kepastian pemenuhan kebutuhan hidup layak terhadap risiko sosial yang terjadi. Salah satu di antaranya adalah risiko cacat akibat kecelakaan kerja yang berpotensi menyebabkan tenaga kerja dan keluarganya kehilangan pekerjaan dan masuk ke dalam masyarakat golongan vulnerable, near poor atau bahkan menjadi poor.

Implikasi yang ditimbulkan dari masyarakat golongan vulnerable dan near poor ini adalah semakin besarnya risiko peningkatan kategori masyarakat miskin di Indonesia. Menjadi beban negara yang secara tidak langsung juga menjadi salah satu faktor yang sangat menghambat kemajuan negara karena merupakan “bad investment” pada potensi sumber daya manusia.

Program JKK-RTW juga dilatarbelakangi oleh UU No. 4 Tahun  1997 tentang Penyandang Cacat  dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara garis besar kedua UU tersebut memiliki content serupa yaitu setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama, termasuk penyandang cacat.

Baca Selanjutnya