OPINI : 'IKI ONO OPO' KONSTRUKSI ?

Opini WEB 66

SAAT INI DUNIA KONSTRUKSI SEOLAH TAK PERNAH BERANJAK DARI KURSI PANASNYA. KECELAKAAN KERJA KONSTRUKSI MENJADI BAHAYA LATEN YANG TAK PERNAH MENGENAL BERHENTI, TINGGAL MENUNGGU WAKTU. KECELAKAAN KERJA PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH INI PUN TELAH MERAMAIKAN JAGAT K3.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono spontan mengatakan ‘Iki Ono Opo?’ yang artinya ‘Ini ada apa?’  kepada wartawan seusai menerima Anugerah Herman Johannes Award di Balai Senat UGM, Selasa, 20 Februari 2018. Kebetulan pagi itu pukul 03.00 wib telah terjadi kecelakaan kerja robohnya bekisting pierhead di Jln. DI Panjaitan, Jakarta Timur dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan tol Becakayu (Bekasi Cawang Kampung Melayu) Jakarta.

Kalimat spontan bernada tanya dalam bahasa Jawa menyiratkan kegelisahan yang tak bisa ditutup-tutupi ketika menteri mendengar dan menyaksikan kecelakaan konstruksi utamanya proyek infrakstruktur yang berulang dan beruntun. Ketika itu menteri mengatakan, selama dua tahun pengerjaan proyek infrastruktur telah terjadi 14 kali kecelakaan. Ia pun mengungkapkan hari itu, Selasa pukul 12.30 WIB mengundang Menteri Perhubungan, Menteri BUMN yang membawahi kontraktor ke Kantor PUPR bersama seluruh dirut pelaksana jalan tol, untuk mengevaluasi hasil investigasi komite keselamatan konstruksi (Komite K2). Hasilnya, pembangunan 38 proyek layang pun direkomendasikan berhenti selama kurang lebih satu minggu.

Sebagai catatan, Komite K2 sudah lama diwacanakan dan baru terbentuk pada 29 Januari 2018 melalui Kepmen PUPR No. 66 Tahun 2018. Disinyalir dipengruhi oleh maraknya kecelakaan kerja konstruksi infrastruktur akhir-akhir ini.

Banyaknya kecelWEB Sudirgoakaan kerja mega proyek infrastruktur akhir-akhir ini banyak menimbulkan berbagai tanya dan spekulasi dari publik, lebih-lebih masyarakat K3. Apa atau siapa yang salah. Menjawab apa yang salah barangkali tidak sulit, tinggal memanggil ahli K3 untuk melakukan kajian operasi K3. Yang sulit adalah menjawab siapa yang salah. Karena sekalipun ketahuan siapa yang salah, akan sulit mendapatkan pembelajaran yang berarti dari kasus ini. Regulasi mengatur, tetapi penegakan melibatkan ‘manusia’. Padahal, kecelakaan infrastruktur ini sangat banyak dipengaruhi oleh sistem manajemen pengelolaan K3 perusahaan yang menghubungkan sebab dan akibat dari kecelakaan (Frank Jr. Bird dan Lottus, 1976). Artinya, ada unsur manajemen yang terlibat.

Proyek ini nilainya trilyunan rupiah, bahkan untuk satu proyek saja bisa mencapai 7 trilyun rupiah lebih, seperti proyek infrastruktur Tol Becakayu panjang 11 km yang yang dimenangi Waskita Karya nilai kontraknya sebesar Rp. 7.23 trilyun.

Tidak hanya pekerja, masyarakat umum pun jadi korban. Data terahkhir selama proses pembangunan, menyebutkan ada sekitar 32 orang pekerja menjadi korban. Meninggal 12 dan luka berat 19, ditambah 1 warga meninggal.

Tak ayal, kecelakaan kerja infrastruktur yang terjadi berturut-turut dalam kurun waktu 6 bulan (Agustus 2017-Februari 2018) ini mengundang perhatian dari banyak kalangan. Media gencar memberitakannya, para tokoh negeri ini angkat bicara. Mereka dibuat terperangah melihat kecelakaan kerja yang telah meramaikan ruang-ruang publik itu.

Menteri BUMN Rini Soemarno, misalnya, melalui RUPS telah memberhentikan direktur utama Waskita Karya yang banyak melakukan kecelakaan kerja. Sarjana Ekonomi lulusan 1981 dari Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat ini pun melakukan perombakan struktur organisasi BUMN yang menempatkan K3 dijabat seorang direktur QHSE. VDari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang selama ini minim bersuara tentang keselamatan kerja, melalui Ketua Hariannya Tulus Abadi mengatakan percepatan pembangunan proyek infrastruktur dikerjakan seperti sopir angkot mengejar setoran. Yang penting selesai, mengabaikan keselamatan dan keamanan kerja.

Dari kalangan legislatif, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan melihat proyek itu rawan korupsi, markup anggaran, penyunatan anggaran, hingga permainan-permainan. Ia pun mendukung KPK untuk melakukan penyelidikan proyek raksasa ini. Sementara Ketua Komisi IX Dede Yusuf mengambil langkah memanggil Kementerian PUPR dan BUMN untuk memberikan penjelasan.

Tak urung Ketum Gerindra juga berkomentar yang menyiratkan kecelakaan infrastruktur ini disebabkan karena adanya mark up atau penggelembungan uang proyek. Bernada politis, ada juga yang menyebut bahwa proyek-proyek infrastruktur sengaja dikebut demi kepentingan elektoral 2019, namun, mengabaikan keselamatan kerja.

Baca Selanjutnya