TELEKOMUNIKASI: MEMETIK BUAH MANIS 'AWARENESS' K3 2010

3. Telekomunikasi 68PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. (TELKOM) ADALAH PERUSAHAAN NEGARA. OLEH KARENA ITU PERUSAHAAN INI HARUS COMPLY TERHADAP PERATURAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH, MULAI DARI PP, KEPMEN, MAUPUN PERATURAN LAINNYA (TERMASUK DI DALAMNYA PENERAPAN K3). 

Alasan lain adalah, dengan menjadi sebuah perusahaan internasional, Telkom harus mengimplementasikan K3, karena bisnis internasional sangat care terhadap isu K3. Salah satu persyaratan untuk mengikuti tender pun adalah sertifikasi K3. “Bisnis internasional peduli terhadap hak-hak pekerjanya seperti yang diatur dalam OHSAS, meskipun standar K3 yang kita miliki, SMK3, lebih detil mengatur tentang K3 dibandingkan OHSAS,” ungkap Muhammad Nur Hidayat, AVP SAS PT Telkom.

Nur Hidayat penggemar ‘moge’ yang bisa disebut tokoh dibalik sukses penerapan K3 Telkom ini mengisahkan bahwa pada tahun 2010 Direksi Telkom sudah membuat suatu aturan K3 di internal dalam KD 37 tahun 2010. Namun, dua tahun sebelumnya, perusahaan sudah mulai mengimplementasikan K3 yang dilakukan di masing-masing wilayah dan belum secara nasional. Tercatat tahun 2008, implementasi K3 sudah dilakukan di Pekalongan, Semarang, Cepu, Purwokerto, dan Solo – wilayah yang masuk dalam Telkom Regional (TREG) IV, atas inisiasi dari Nur Hidayat.

Baru pada tahun 2010, sejak diterbitkannya KD No. 37, Telkom memulai pencanangan K3 secara nasional. “Itu membutuhkan persiapan yang panjang,” ujar ia serius. Akhirnya pada tahun 2015 Telkom memiliki program 5 tahunan yang di dalamnya terdapat jadwal lengkap mengenai sertifikasi K3 di masing-masing wilayah telekomunikasi (Witel), jadwal renewal sertifikasi K3 (dengan masa kadaluarsa setiap 3 tahun) bagi masing-masing Witel, serta jadwal audit eksternal dan internal.

“Jadwal ini kami presentasikan secara nasional, agar semua Witel dan GM tahu kapan akan melakukan audit, renewal, dan sertifikasi. Hal ini kami lakukan karena pasti ada wilayah yang lupa akan jadwalnya. Ini pernah terjadi sebelum tahun 2015, di mana ada salah satu wilayah yang tidak tahu kapan batas berakhirnya sertifikasi K3 yang mereka miliki. Jika setiap wilayah mengetahui jadwalnya dan tentunya kantor pusat juga mengingatkan, maka akan timbul care dan awareness,” jelas sosok penggerak K3 di Telkom ini.

Saat ini sudah 46 Witel yang tersertifikasi SMK3 dari target 65 Witel. Ia berharap pada 2020 setiap kantor Witel dan regional sudah tersertifikasi K3-nya. Sehingga di tahun 2021 ia dan jajarannya bisa melakukan sertifikasi K3 ke tingkat daerah telekomunikasi (Datel). “Ini merupakan tantangan, karena rata-rata Witel membawahi 5-6 Datel. Berarti ada lebih dari 300 kantor Datel yang harus disertifikasi. Sertifikasi K3 tidak hanya dilakukan di kantor wilayah, karena kita harus menghargai orang yang bekerja dan memastikan manajemen mereka kerja dengan selamat di semua daerah,” tambah Nur Hidayat.